Lintaswaktu.News – Lebak – Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP) yang terdiri dari unsur aktivis, mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan 9, LSM, dan organisasi kemasyarakatan menggelar aksi unjuk rasa di alun-alun depan Kantor Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, pada Rabu, 2 September 2026.
Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan sejumlah persoalan terkait pelaksanaan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), khususnya dugaan ketidaksesuaian mutu, kualitas, dan spesifikasi pekerjaan jalan di sejumlah titik wilayah Lebak Selatan.
Dalam orasinya, AMPP menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pelaksanaan Program Bang Andra Tahun Anggaran (TA) 2025. Massa menyebut adanya temuan terkait ketidaksesuaian mutu, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan kualitas pekerjaan pada sejumlah segmen jalan.
Perwakilan mahasiswa dari Gerakan 9, Hendrik Arrizqy, mengatakan hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu dasar bagi pihaknya untuk meminta adanya tindak lanjut terhadap pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan.
“Hasil temuan BPK RI pada program Bang Andra TA 2025 merupakan bukti adanya ketidaksesuaian mutu, kualitas dan spesifikasi yang ditentukan. Kita minta segmen beton yang tidak sesuai spesifikasi tersebut dibongkar dan dibangun kembali,” ujarnya, Rabu (2/9/2026).
Sementara itu, perwakilan LSM Harimau, Asep Sudjana, turut menyoroti pekerjaan Program Bang Andra di Desa Sukaraja pada TA 2026. Berdasarkan hasil pemantauan pihaknya, terdapat sejumlah pekerjaan yang dinilai janggal dan perlu mendapat perhatian dari instansi terkait.
“Program Bang Andra di Sukaraja lihat saja hasilnya. Berem banyak yang tidak ada sehingga membahayakan. Gradasi beton yang seharusnya dibongkar namun dihampari dengan hotmix. Pertanyaannya, dalam RAB dan spesifikasi yang ditentukan beton atau hotmix? Apakah dibenarkan demikian? Kita minta untuk segera dibongkar,” tegas Asep.
Desakan serupa disampaikan unsur Ormas Grib Jaya. Perwakilan organisasi tersebut menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan Program Bang Andra, khususnya pekerjaan jalan di wilayah Lebak Selatan.
Otoy Lahar mengatakan, AMPP bersama sejumlah elemen masyarakat berencana membawa persoalan tersebut ke tingkat Pemerintah Provinsi Banten melalui audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten maupun Dinas PUPR Provinsi Banten.
“Kita akan lanjutkan nanti dengan audiensi bersama Sekda Banten atau Dinas PUPR Provinsi Banten untuk mempertanyakan program Bang Andra yang buruk kualitasnya di Lebak Selatan,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut dapat dihadirkan dalam forum klarifikasi agar persoalan yang dipersoalkan masyarakat dapat dijelaskan secara terbuka.
“Nanti kita lanjutkan dengan unjuk rasa atau audiensi dengan Sekda atau PUPR, agar memanggil semua pihak terkait seperti kontraktor, konsultan, supplier dan pihak terkait lainnya di forum. Agar jelas pertanggungjawabannya dan siapa yang bermain-main menjadi mafia proyek,” terangnya.
Pegiat sosial kemasyarakatan, Bucek, dalam orasinya mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki dokumentasi berupa foto dan video terkait sejumlah pekerjaan Program Bang Andra di Lebak Selatan yang menurutnya perlu mendapatkan pemeriksaan dan pengujian lebih lanjut.
“Hasil pemantauan kami di sejumlah titik program Bang Andra di Lebak Selatan kualitasnya sangat buruk. Kita ada foto dan video pendukung. Kami berani tantang pihak PUPR Provinsi Banten untuk uji mutu beton sesuai spesifikasi atau tidak di tiga titik sampel yang kami temukan, baik yang TA 2025 maupun TA 2026 yang sedang berjalan,” ungkapnya.
AMPP juga menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan Program Bang Andra di wilayah Lebak Selatan. Mereka berencana melanjutkan aspirasi melalui audiensi maupun aksi lanjutan dengan pihak Pemerintah Provinsi Banten dan instansi terkait.
(Oji DN)
