Lintaswaktu.News – Jakarta – 3 Oktober 2026 — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Bakti Cendana (DPP GBC) menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi Divisi Hukum sebagai pilar utama organisasi dalam mengawal penegakan hukum yang berkeadilan di seluruh Indonesia.
Ketua Umum GBC, Beny Sadikin, menyampaikan bahwa Divisi Hukum GBC yang berada di bawah pimpinan M. Hadiyansah, S.H., memegang peran strategis — tidak hanya sebagai pelindung hukum bagi keluarga besar GBC, melainkan juga sebagai jembatan keadilan bagi masyarakat luas.
Enam Fungsi Utama Divisi Hukum GBC
1. Advokasi & Bantuan Hukum Masyarakat
Memberikan pendampingan dan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu yang mencari keadilan, sejalan dengan semangat organisasi: “Bersatu Kita Bangkit”.
2. Kajian & Analisis Hukum Kebijakan Publik
Melakukan penelaahan kritis terhadap kebijakan pemerintah dan rancangan maupun produk undang-undang, guna memastikan tidak ada peraturan yang merugikan kepentingan rakyat.
3. Pengawal Anti-Korupsi & Pengawasan Penegakan Hukum
Menjadi mitra kritis bagi Polri, Kejaksaan, dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, pungutan liar, serta praktik mafia hukum di daerah maupun pusat.
4. Pendidikan & Penyuluhan Hukum
Menggelar program “GBC Melek Hukum” hingga ke pelosok desa dan lingkungan kampus, demi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
5. Mediasi & Penyelesaian Sengketa
Bertindak sebagai perantara penyelesaian sengketa lahan, permasalahan ketenagakerjaan, serta konflik sosial lainnya melalui jalur musyawarah dan damai.
6. Benteng Hukum Internal Organisasi
Menjadi pelindung hukum bagi seluruh pengurus dan kader GBC di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
“Divisi Hukum GBC hadir bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk memastikan hukum tajam ke atas dan humanis ke bawah. Kami siap bersinergi dengan Polri Presisi serta seluruh Aparat Penegak Hukum demi mewujudkan Indonesia yang lebih adil,” tegas Ketua Umum Beny Sadikin.
Kontak Media & Layanan Pengaduan
Untuk keperluan wawancara, konfirmasi hukum, maupun pelaporan kasus ketidakadilan, silakan hubungi:
Divisi Hukum DPP Gerakan Bakti Cendana
M. Hadiyansah, S.H. — Ketua Divisi Hukum. (Tim/Red)
