Lintaswaktu.News – Lebak — Proyek pembangunan konektivitas ruas Jalan Cikeusik–Simpang Cijaku, termasuk akses menuju SMK Negeri 2 Malingping, resmi dimulai. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp. 7.090.014.000,00,-.
Berdasarkan informasi yang tercantum pada papan proyek, pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Glora Gumilang dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender, berdasarkan kontrak tertanggal 25 Juni 2026. Sementara itu, pengawasan teknis pekerjaan dilakukan oleh PT. Haza Multi Inovasi selaku konsultan pengawas.
Di tengah dimulainya proyek tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Harimau DPC Kabupaten Lebak menyoroti kondisi pekerjaan jalan sebelumnya yang disebut mengalami kerusakan meski baru selesai dikerjakan beberapa bulan lalu.
LSM Harimau DPC Kabupaten Lebak mempertanyakan kualitas hasil pekerjaan jalan sebelumnya sekaligus efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pembangunan dan pengawasan infrastruktur jalan tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, pada sejumlah bagian permukaan beton jalan yang sebelumnya baru selesai dikerjakan terlihat mengalami kerusakan. Permukaan beton tampak terkelupas dan menimbulkan debu ketika dilalui kendaraan. Kondisi tersebut menjadi sorotan karena usia pekerjaan dinilai masih relatif muda.
Sekretaris Cabang LSM Harimau DPC Kabupaten Lebak, Otoy Lahar, mengatakan kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait, terlebih pembangunan jalan menggunakan anggaran pemerintah yang bersumber dari keuangan daerah.
“Kami mempertanyakan kualitas pekerjaan jalan yang baru beberapa bulan selesai, tetapi permukaannya sudah terlihat mengalami pengelupasan dan mengeluarkan debu. Kalau benar terjadi dalam waktu yang relatif singkat, tentu perlu ada evaluasi terhadap mutu beton, pekerjaan, dan pengawasannya, ujar Otoy Lahar. Minggu, (9/8/2026).
Menurut Otoy, dimulainya proyek konektivitas ruas Jalan Cikeusik–Simpang Cijaku seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan setiap pekerjaan infrastruktur dilaksanakan sesuai standar mutu yang ditetapkan, bukan semata-mata mengejar penyelesaian pekerjaan secara fisik.
Ia menilai kualitas pembangunan jalan harus menjadi perhatian utama karena infrastruktur tersebut dibangun menggunakan anggaran publik dan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat.
LSM Harimau juga meminta DPUPR Provinsi Banten melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap pekerjaan jalan sebelumnya. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk mengetahui penyebab munculnya kerusakan, apakah berkaitan dengan mutu material atau beton, metode pelaksanaan, kondisi dasar jalan, beban lalu lintas, maupun faktor teknis lainnya.
“Jangan sampai masyarakat kembali mempertanyakan kualitas pembangunan ketika jalan yang baru selesai dikerjakan justru cepat mengalami kerusakan. Pengawasan harus dilakukan secara ketat sejak tahap pelaksanaan hingga masa pemeliharaan,” tegas Otoy.
Selain persoalan kualitas fisik jalan, LSM Harimau menilai aspek transparansi dan akuntabilitas proyek juga perlu menjadi perhatian. Masyarakat, menurutnya, memiliki hak untuk mengetahui informasi terkait pelaksanaan proyek, mulai dari pelaksana pekerjaan, nilai kontrak, sumber anggaran, spesifikasi teknis, masa pelaksanaan, hingga mekanisme pemeliharaan apabila ditemukan kerusakan.
“LSM Harimau berharap DPUPR Provinsi Banten tidak mengabaikan temuan dan keluhan masyarakat terkait kondisi jalan tersebut. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, pihak terkait harus mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku dan memastikan perbaikan dilakukan sebagaimana mestinya,” tambah Otoy.
Menurut LSM Harimau, evaluasi terhadap pekerjaan sebelumnya juga penting dilakukan sebagai bahan pembelajaran sebelum maupun selama pelaksanaan proyek baru. Hal tersebut diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada pembangunan konektivitas ruas Jalan Cikeusik–Simpang Cijaku.
LSM Harimau menilai proyek yang sedang berjalan perlu mendapat pengawasan secara ketat sejak tahap awal pelaksanaan. Pengawasan bukan hanya berkaitan dengan progres pekerjaan, tetapi juga menyangkut kesesuaian material, metode pelaksanaan, mutu konstruksi, volume pekerjaan, serta pemenuhan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak.
Di sisi lain, pembangunan konektivitas ruas Jalan Cikeusik–Simpang Cijaku, khususnya akses menuju SMK Negeri 2 Malingping, diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas pendidikan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Lebak.
LSM Harimau DPC Kabupaten Lebak menegaskan bahwa kritik dan sorotan yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat agar pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran publik benar-benar dilaksanakan secara transparan, berkualitas, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
LSM Harimau juga mendorong DPUPR Provinsi Banten dan pihak-pihak terkait untuk membuka ruang klarifikasi serta melakukan evaluasi terhadap kondisi pekerjaan sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kepastian mengenai kualitas pekerjaan sekaligus memastikan proyek konektivitas yang sedang berjalan dilaksanakan sesuai ketentuan dan standar teknis yang berlaku.
LSM Harimau DPC Kabupaten Lebak berharap pembangunan tidak hanya dinilai dari terserapnya anggaran dan selesainya pekerjaan secara fisik, tetapi juga dari kualitas, ketahanan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
(Oji DN)
